Pengelolaan Keuangan Bersih, Bupati Minta Masukan BPKP

Pengelolaan Keuangan Bersih, Bupati Minta Masukan BPKP

MAKASSAR,Timuronline – Bupati Luwu Timur, H. Budiman berkunjung dan bersilahturahmi ke kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (27/09/2021). Kunjungan itu dalam rangka meminta masukan terkait pengelolaan keuangan yang bersih.

Bupati diterima langsung Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Arman Sahri Harahap, diruang kerja Kepala Perwakilan.

Turut mendampingi Bupati Luwu Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, H. Bahri Suli, Kepala BPKD, Ramadhan Pirade, Kadis PMD, Halsen, Kadis PU, Sahmuddin, Direktur RSUD Lagaligo, dr. Benny, Sekretaris Inspektorat, Alamsyah Parkesi.
 
Tujuan kedatangan Bupati Luwu Timur berkunjung ke Kantor BPKP Sulawesi Selatan adalah dalam rangka mempererat komunikasi dan merajut sinergi antar lembaga Pemerintah.
 
” Kunjungan ini dalam rangka silaturrahim sekaligus minta bimbingan dan masukan dalam pengelolaan keuangan untuk membangun Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju, apa lagi kita ini pejabat baru, jadi kita butuh masukan dari semua pihak,” tutur Budiman.
 
Baca Juga :
 
Olehnya itu, ia meminta dukungan BPKP untuk memberikan pendampingan atas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, terutama terkait bantuan 1 Milyar 1 Desa, bantuan rumah ibadah, beasiswa, begitu pun dengan dana DAK dan pekerjaan fisik lainnya.
 
” Kami mohon dampingan dan bimbingan dari BPKP, sehingga tata kelola Pemerintah Kabupaten Luwu Timur semakin baik ke depan,” ungkap Budiman.
 

BPKP Akan Selalu Bantu Pemda

 
Atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, H. Budiman menyampaikan terima kasih atas penerimaan kunjungan tersebut untuk meningkatkan kerjasama ke depan.
 
Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Selatan, Arman Sahri Harahap yang didampingi Koordinator Pengawasan Bidang APD-2, Agus Rianto, Abdul Rofiq, Pengendali teknis, menyampaikan bahwa, Perwakilan BPKP akan selalu membantu usaha Pemda untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan.
 
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap menyampaikan pihaknya menyambut baik permintaan ini, beliau juga menyarankan agar Kerangka Acuan Kerja yang dibuat agar disesuaikan sehingga tidak keluar dari ketentuan dan juga mendesain mitigasi risiko salah satunya dengan Probity Audit, untuk melihat desain/rencana pelaksanaan.
 
” Probity Audit ini tidak hanya di hulu dan ini proses yang menyeluruh dari mulai perencanaan sampai dengan nanti pertanggungjawabannya,” tambahnya.
 
Pengelolaan dana bantuan oleh Pemerintah agar pengelolaannya baik dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, dan efisiensi penggunaan anggaran. Ini agar masyarakat dapat menerima dan memanfaatkannya.
 
Di tempat yang sama, Bupati Luwu Timur, H. Budiman menandatangani piagam dukungan Kepala Daerah Se Sulawesi Selatan bersama Ketua Umum AAIPI Sulawesi Selatan. Kepada APIP Daerah Dan AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia). (*)