LUWU TIMUR,Timuronline – Komisi II DPRD Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Luwu Timur
RDP ini digelar dalam rangka mencari permasalahan terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Luwu Timur
Anggota DPRD Luwu Timur, Abd. Munir Razak dalam kesempatan itu mencurigai ada penyimpangan penggunaan BBM Non Subsidi yang dilakukan sejumlah perusahaan yang bermitra dengan PT Vale dan PT CLM di Luwu Timur .
” Kita lihat, PAD Luwu Timur dari sektor Pajak Bagi Hasil BBM ini tidak meningkat, sementara jumlah perusahaan terus bertambah,” Tegasnya, Selasa (14/11/2022)
Baca Juga :
Capaian Medali Emas Luwu Timur di Porprov Meningkat 3 Kali Lipat
Menurut Legislator Hanura ini, pihak perusahaan juga memanfaatkan BBM subisidi yang ada di SPBU
” Buktinya, beberapa SPBU yang berada dekat dengan tempat operasional perusahaan, kondisinya sudah tidak normal,” Ujarnya
Dia melanjutkan, target PAD Luwu Timur untuk pajak bagi hasil BBM ini jauh dibawah realisasinya
” Nah, kita tergetkan 150 Miliar per tahun, faktanya hanya ada 52 miliar, jauh sekali,” tambahnya
Seperti diketahui, kelangkaan BBM baik jenis pertalite maupun solar di beberapa SPBU seperti SPBU Malili terus terjadi. Setiap hari, puluhan bahkan ratusan kendaraan mengantri depan SPBU.
Anehnya, kondisi yang sudah berlangsung tahunan ini, seakan tidak mendapat perhatian dari instansi terkait, sehingga kondisi seperti ini sudah “membudaya”.
” Saya heran pak melihat kondisi ini. Terkadang saya bertanya, dimana fungsi pengawasan pemerintah dan pihak kepolisian dalam hal ini. Kami masyarakat yang selalu jadi korban. Kita antri berjam-jam itupun kalau masih dapat. Apakah ada yang memanfaatkan kondisi ini dengan meraup keuntungan pribadi, hanya mereka yang tahu,” Ungkap Ros, warga Malili. (*)
