Menu

Mode Gelap
Investasi untuk Masa Depan Bangsa: Kolaborasi Penguatan Pendidikan Tinggi di Sorowako Sertijab Enam Pejabat Jajaran Polres Lutim, Kapolres : Ini Regenerasi Sinergi TNI dan Industri untuk Hilirisasi Berkelanjutan: Pangdam XIV/Hasanuddin Tinjau Progres Proyek Strategis Nasional PT Vale di Pomalaa PT. CLM Komitmen Tingkatkan Kualitas Hidup Sehat Masyarakat Warisan Hijau untuk Dunia: PT Vale Indonesia Lakukan Penanaman Pohon Serentak sebagai Komitmen Global Terhadap Iklim dan Keberlanjutan Hasil Persis Solo vs PSM Makassar, Pasukan Ramang Menang Dramatis

LUWU TIMUR

Kunker Bupati Lutim ke Malaysia Akhir Juli Lalu Tak Mengantongi Izin Kemendagri ?

badge-check


					Kunker Bupati Lutim ke Malaysia Akhir Juli Lalu Tak Mengantongi Izin Kemendagri ? Perbesar

LUWU TIMUR, Timuronline – Akhir bulan Juli 2025 lalu, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam didampingi Ketua TP PKK Luwu Timur, dr. Ani Nurbani, Kepala BPKD Luwu Timur, Dr. H. Ramadhan Pirade, Direktur RSUD I Lagaligo, dr. Irfan., beserta sejumlah staf melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.

Kunjungan ini dalam rangka lawatan kerja sama akademik ke Kolej Permata Insan, boarding school unggulan dibawah naungan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Hanya saja, kunjungan tersebut meninggalkan tanya bagi masyarakat Luwu Timur.

Apakah kunjungan Bupati Luwu Timur itu telah memiliki izin dari Kementerian Dalan Negeri sehingga beredar kabar bahwa SPPD Bupati Luwu Timur belum terbayar hingga kini?

Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Luwu Timur, Ramadhan Pirade yang juga ikut dalam kunjungan tersebut saat dikonfirmasi, Rabu (13/08/2025) melalui pesan Whatsapp membenarkan hal tersebut

“ Iya, izinnya sementara berproses,” Katanya

Ditanya perihal izin yang baru mau diterbitkan padahal kunjungan telah usai, dia menuturkan proses izin tersebut terlalu lama

“ Terlalu lama (izinnnya,red) sementara undangannya dari Universitas Sain Islam Malaysia sudah kepepet,” Ujarnya

“ Izinnya masih kita tunggu,” Pungkasnya

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 76 Ayat (1) Huruf I mengatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan perjalanan keluar negeri tanpa izin dari Menteri

Kemudian pada Pasal 77 Ayat (2) dipertegas “ Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Lantas bagaimana tindak lanjut atas permasalahan ini ? kita tunggu (*)

Lainnya

Sertijab Enam Pejabat Jajaran Polres Lutim, Kapolres : Ini Regenerasi

4 Desember 2025 - 19:54 WITA

PT. CLM Komitmen Tingkatkan Kualitas Hidup Sehat Masyarakat

1 Desember 2025 - 20:04 WITA

Yuk Nobar, Persis Solo vs PSM Makassar Malam ini di Warkop Brother, Ada Doorprizex

29 November 2025 - 10:18 WITA

Pagar SDN 209 Mantaipi Tawakua Ambruk

27 November 2025 - 13:04 WITA

101,2 Gram Sabu Dimusnahkan Kejari Lutim, Juga Berbagai BB Lainnya

26 November 2025 - 15:26 WITA

Trending KRIMINAL