LUWU TIMUR,Timuronline – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur bergerak cepat menyikapi gelombang protes warga desa Loeha di kecamatan Towuti perihal dampak eksplorasi yang dilakukan perusahaan pertambanagn Nikel PT vale di Blok Tanamalia.
“ Kami (DPRD Luwu Timur) siap memediasi permasalahan yang timbul di sana (Blok Tanamalia) antara warga Loeha dan manajemen PT Vale Indonesia,” ujar Wakil Ketua DPRD Luwu Timur Muhammad Siddiq BM, usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan masyarakat Loeha, manajemn PT Vale dan komisi III DPRD Luwu Timur.
Sekadar diketahui, dalam sepekan terakhir masyarakat Loeha melakukan aksi unjuk rasa di gedung eksternal PT Vale Indonesia Tbk di Soroako. Warga menolak PT Vale melanjutkan eksplorasi di Blok Tanamalia karena berdampak pada hilangnya mata pencaharian warga di sektor perkebunan , khususunya komoditi Lada. Sedikitnya terdapat 7 butir poin penolakan warga Loeha terhadap kehadiran PT Vale di Blok Tanamalia sebagaimana disuarakan dalam aksi protes selama ini.
Lantas bagaiamana penjelasan manajemen PT Vale Indonesia Tbk ?
Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di gedung DPRD Luwu Timur, Jumat (27/12/2024), Senior Manager Project Tanamalia, PT Vale Indonesia, Aswadi mengungkapkan rencana eksplorasi di Blok Tanamalia yang dilakukan emiten pertambangan Nikel tersebut.
“ Kami senantiasa membuka dialog terbuka bersama pemerintah desa, Kesatuan Pengelola Hutan Larona dan tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh yang dituakan di Desa Loeha dan Desa Rante Angin yang akan terdampak kegiatan eksplorasi.” Kata Aswadi.
Dikatakannya, dengan selesainya divestasi tahap kedua di bulan Juni 2024, MindID ( Holding BUMN tambang) menjadi pemegang saham terbesar PT. Vale, Pemerintah Republik Indonesia menginginkan PT. Vale memberikan kontribusi terhadap penciptaan nilai tambah, melalui program hilirisasi. Keinginan negara tersebut dituangkan dalam bentuk komitmen investasi dalam izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Nilai Strategis Proyek Pengembangan Tanamalia
Sejumlah point penting juga dipaparkan Aswadi dalam RDP ini menyangkut nilai strategis proyek pengembangan Tanamalia antara lain. Untuk melakukan investasi hilirisasi nickel untuk area tanamalia, tahapan yang sama harus dilakukan. Saat ini PT Vale baru akan masuk dalam Eksplorasi tahap dua.
“ Tahapan ini sangat penting untuk mengetahui jumlah serta kualitas cadangan/sumber daya nickel di area Tanamalia, yang kemudian akan digunakan untuk mengevaluasi kelayakan tekhnis ekonomis pengembangan area tersebut , meskipun eksplorasi belum diselesaikan. PT Vale telah menandatangani nota kerja-sama dengan pabrikan mobil Eropa guna mengembangkan pabrik pengolahan bijih nikel Tanamalia” bebernya
Kalau ini berhasil dilakukan, proyek pengembangan ini adalah investasi nickel Indonesia yang langsung melibatkan Perusahaan Eropa . Hal ini memiliki nilai penting, bukan saja mendorong hilirisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai strategis secara geo-politik.
“ Proyek pengembangan Tanamalia ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Republik Indonesia” sambungnya.
Keresahan Masyarakat Karena kehilangan Mata Pencaharian
Dalam kesempatan ini, manajemen PT vale juga memaparkan upaya perusahaan terhadap keresahan masyarakat Loeha Raya yang mengkhawatirkan kehilangan mata pencaharian serta ancaman nasib generasi mendatang di Tanamalia.
Berbagai langkah dan upaya yang dilakukan PT Vale beber Aswadi adalah
1. Senantiasa membuka ruang diskusi untuk mencari solusi bersama seperti dalam RDP yang digagas oleh DPRD Luwu Timur
2. PT Vale akan melakukan inventarisasi aset dan identifikasi petani terdampak melalui sensus (profil pengguna lahan, status lahan, identifikasi tanaman, harapan petani, cara menghitung biaya operasional dan produksi, dokumentasi) sebagai acuan dalam menyusun skema penyelesaian masalah bersama petani
3. Sebagai pemegang izin PPKH, PT Vale berkewajiban untuk lakukan eksplorasi yang akan dimulai pada Februari 2025 dan diperkirakan selesai pada tahun 2026 dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.
4. PT Vale akan memulai melakukan explorasi di area yang tidak ada aktifitas kebun masyarakat, dan memastikan tidak akan melakukan aktivitas explorasi di area kebun masyarakat sebelum ada diskusi dan kesepahaman bersama dengan petani penggarap.
5. Bekerjasama dengan Tim DLHK Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk pencegahan pembukaan lahan baru di wilayah IUPK PT Vale di Tanamalia
6. Menyusun konsep bersama dan penyelarasan rencana pemberdayaan petani dan masyarakat terdampak bersama Pemerintah, PT Vale dan Perwakilan Masyarakat. (*)
