LUWU TIMUR,Timuronline – Jelang pelaksanaan Verifikasi Lanjutan Kabupaten Kota Sehat (KKS) oleh Tim Pusat Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Persiapan dan Pemantapan.
Rapat dipimpin langsung Bupati Luwu Timur, H. Budiman didampingi Ketua Forum KKS Lutim, Hj. Sufriaty Budiman dan Kepala Bapelitbangda Lutim, Dohri As’ari, usai Apel Besar Hari Pramuka ke-62 di Panggung Upacara Lapangan Soekarno Hatta Malili, Minggu (06/08/2023).
Hadir pula Sekda Lutim, H. Bahri Suli, para Asisten dan Staf Ahli, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lutim.
Kepala Bapelitbangda Lutim, Dohri As’ari menjelaskan, verifikasi lanjutan ini merupakan penajaman dari dokumen laporan KKS yang telah dilaporkan secara tertulis kepada Tim Pusat.
“Jadi Tim Pusat ingin memastikan apakah sudah benar dokumen yang dilaporkan secara tertulis sudah sama, untuk itulah dilakukan verifikasi lanjutan,” imbuhnya.
Lanjutnya, verifikasi lanjutan ini akan dilakukan secara virtual pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023. “Jadi nanti ada pemaparan dulu, setelah itu akan ada penajaman kepada para OPD yang bertanggungjawab disetiap tatanan,” tambah Dohri.
“Saat ini, Luwu Timur sudah dua kali memegang penghargaan KKS tertinggi yakni Swastisaba Wistara. Tahun 2023 ini akan menjadi ketiga kalinya jika kita berhasil meyakinkan Tim Pusat bahwa dokumen tertulis itu sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka ajukan. Insha Allah kita bisa pertahankan peghargaan itu,” jelas Dohri.
Ketua Forum KKS Lutim, Hj. Sufriaty mengingatkan bahwa, dari sembilan tatanan ada beberapa indikator, dari indikator itu kemarin Ia sudah sampaikan ke teman-teman untuk dibagi.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa, tidak semua OPD yang terkait langsung yang akan mendapatkan pertanyaan, tetapi ada OPD yang tidak terkait dalam tatanan ini akan di tanya juga.
“Dari awal saya sudah sampaikan agar bapak ibu yang merasa tidak masuk dalam tatanan itu tetap antisipasi dan siap sedia menjawab pertanyaan jika diajukan,” tegas Sufriaty.
Sementara Bupati Luwu Timur, H. Budiman berpesan agar semua Kepala OPD menguasai setiap OPD nya, misalnya berapa perusahaan yang sudah terbit ijinnya, pastilah Kepala DPMPTSP tahu jumlahnya, Pendidikan, berapa jumlah sekolah, kesehatan, berapa jumlah Puskesmas, kepala OPD terkait wajib tahu semua ini.
“Nanti akan ditanyakan semua kebijakan-kebijakannya. Yang penting apa yang kita sodorkan dalam dokumen, itulah yang kita jelaskan,” ujarnya. (Kominfo)
