Laporan : Rd / dprd
LUWU TIMUR,Timuronline – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2021 Tingkat Kecamatan Nuha dilaksanakan di Matano Player, Sorowako, Nuha. Rabu (12/02/2020).
Musrenbang dengan tema “Pemantapan Kemajuan dan Kemandirian Daerah dengan Didukung Oleh Situasi Kondusif bagi Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Demokrasi” ini dihadiri oleh Ketua DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam, Ketua Komisi II, Abdul Munir Razak, Asisten Pemerintahan, Dohri Ashari, Kepala Bapelitbangda, H. Budiman Hakim, Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kapolsek Nuha, TNI, Camat Nuha, Aswan Azis, Perangkat Desa, Manajemen PT Vale Indonesia, Guru serta Tokoh Masyarakat.
Dalam kesempatannya, Camat Nuha, Aswan Azis mengatakan dirinya dan masyarakat di wilayah Kecamatan Nuha meminta agar kucuran APBD masuk ke wilayahnya dapat ditingkatkan. Pada tahun ini Kecamatan Nuha hanya mendapatkan APBD sebesar 5,8 Miliar. Jumlah tersebut dinilainya dan masyarakat terlalu rendah mengingat Nuha merupakan penghasil PAD terbesar di Luwu Timur.
Tak hanya itu, Aswan juga menyoroti hibah PT Vale Indonesia kepada pemerintah daerah tujuannya agar dapat segera dilakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur. Jika tidak kunjung diserahkan, dirinya meminta PT Vale yang membangun infrastruktur di Nuha.
“Kami meminta pemda dan DPRD agar mendesak Vale,” kata Aswan.
Ketua DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam mengatakan program-program pemerintah daerah ini diharapkan dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Selain pemda, PT Vale juga diharapkan mampu bersinergi bersama pemda dalam hal menyejahterakan masyarakat.
Namun, pemerintah terkendala ketika pemda hendak membangun di wilayah kecamatan Nuha menggunakan APBD. PT Vale harusnya dapat kritis melihat hal tersebut.
“kita mau bangun gedung olahraga, taman dan lain sebagainya tidak bisa karena persoalan tanah, APBD yang turun tahun ini kecil dikarenakan hal tersebut,” kata Amran.
Lanjutnya diperlukan improvisasi terkait percepatan proses hibah lahan dari PT Vale Indonesia kepada pemerintah agar tidak berlarut-larut.
Ketua Komisi 2 DPRD, Abdul Munir Razak mengatakan mengenai APBD, dirinya berusaha menggenjot pemerintah daerah untuk melakukan inovasi terkait peningkatan PAD. Untuk mengupayakan hal tersebut, pemda nantinya akan membentuk OPD khusus yang menangani pendapatan daerah.
“Peningkatan PAD menjadi pekerjaan rumah bagi kita,” kata Munir. (tom)
