Menu

Mode Gelap
PT. CLM Latih Warga Tentang Pengolahan Pupuk Kompos Pelatihan Kurikulum PT Vale: Kolaborasi untuk Pendidikan Berkualitas di Loeha Raya Sektor Pertanian Lutim Sumbang 21 Persen Pendapatan Daerah Lutim Kembali Raih WTP, Ini Harapan Ketua DPRD Luwu Timur Lutim Kembali Raih Opini WTP, Ini Yang ke-12 Raker MPK, Luwu Timur Targetkan Kabupaten Sangat Inovatif

LUWU TIMUR · 16 Apr 2024 19:07 WITA · Waktu Baca

Fraksi PDIP Sampaikan Pandangan Umum Terkait LKPj Bupati Lutim : Luar Biasa


					Fraksi PDIP Sampaikan Pandangan Umum Terkait LKPj Bupati Lutim : Luar Biasa Perbesar

LUWU TIMUR,Timuronline – Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Luwu Timur, Obert Datte capaian pemerintah dibawah komando Bupati H.Budiman sangat berhasil dan luar biasa. Meski demikian Fraksi PDIP akan terus mengawal jalannya roda pemerintahan yang tengah berjalan

” Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati LuwuTimur Tahun 2023 dan Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sangat mengedepankan aspek kebutuhan masyarakat,” Kata Obert saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDIP dalam Paripurna DPRD Lutim dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Luwu Timut Tahun 2023 dan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Selasa (16/04/2024).

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Fraksi PDIP menyampaikan :

1. Kluster tentang perlindungan khusus anak agar Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) termasuk nomenklaturnya sebagai bentuk mekanisme perlindungan anak dilevel masyarakat.

2.  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan gugus tugas diperlukan responsible dalam hal ini Dinas Sosial sebagai liding sektor dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebagai Dinas yang juga memiliki banyak kontribusi terhadap desa maupun dinas – dinas terkait lainnya.

3. Kabupaten Layak Anak (KLA) mestinya bukan hanya bentuk formalitas dan administratif tentang penyelenggaraan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di daerah.Tetapi Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan wujud komitmen daerah untuk memenuhi hak dan melindungi anak-anak.

4. Perlunya ada beberapa Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur secara teknis terkait mekanisme Perlindungan Anak. Dalam hal ini seperti adanya peraturan Bupati yang mengatur tentang Perlindungan Anak Terpadu di inisiasi oleh Dinas Berbasis Masyarakat (PATBM) seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Sosial. (*)

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

PT. CLM Latih Warga Tentang Pengolahan Pupuk Kompos

24 Mei 2024 - 19:05 WITA

PT. CLM

Pelatihan Kurikulum PT Vale: Kolaborasi untuk Pendidikan Berkualitas di Loeha Raya

24 Mei 2024 - 18:49 WITA

Vale Indonesia

Sektor Pertanian Lutim Sumbang 21 Persen Pendapatan Daerah

24 Mei 2024 - 18:39 WITA

Pertanian Luwu Timur

Lutim Kembali Raih WTP, Ini Harapan Ketua DPRD Luwu Timur

23 Mei 2024 - 19:49 WITA

WTP

Lutim Kembali Raih Opini WTP, Ini Yang ke-12

23 Mei 2024 - 19:39 WITA

WTP
Trending di KABAR PEMDA