JAKARTA, Timuronline – Desa Arolipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur akhirnya secara resmi memekarkan diri dari Desa Bawalipu setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menerbitkan Surat Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Dalam surat bernomor 145/5726/BAK yang ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, Dr. Safrizal ZA. M.Si tersebut terdapat kode-kode wilayah desa yang telah memekarkan diri. Untuk Desa Arolipu memiliki kode 73.24.06.2017.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo, SH. MH. menyerahkan kode wilayah tersebut kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Muhammad Saleh, didampingi Bupati Luwu Timur. H. Budiman, Senin (26/09/2022), di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat.
Baca Juga:
Sekda Lutim Hadiri Paripurna Dengan Agenda Pendapat Akhir Fraksi DPRD
Dikonfirmasi usai acara penerimaan Kode Wilayah, Bupati Budiman mengucap syukur hari ini bersama Kadis PMD Sulsel dan Lutim telah menerima Surat Keputusan (SK) Desa Arolipu sebagai sebuah desa definitif.
“Tentu ini kita patut bersyukur, usaha kita bersama dan berkat doa-doa masyarakat sehingga Desa Arolipu bisa ditetapkan sebagai desa definitif. Kita berharap dengan adanya desa definitif ini, bisa menjadikan pelayanan semakin baik di desa,” harap Bupati Budiman.
Menurutnya, apa yang telah dilakukan hari ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang ada di Desa Arolipu, Kecamatan Wotu.
“Semoga kegiatan sepeti ini bisa menjadi kebersamaan kita selalu. Ini merupakan upaya bersama pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan dan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Bupati Luwu Timur.
Tampak hadir pada kesempatan ini, Irjen Kemendagri, Dirjen BPD, Adwil, DPR Anggota Komisi 2, Dirjen Dukcapil, Biro Hukum Sekjen Kemendagri, BIG, Gubernur, Bupati Takalar dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu Timur, Halsen bersama jajarannya. (rhj/ikp-kehumasan/kominfo-sp)
Komentar ditutup.