Laporan : Rd
LUWU TIMUR,Timuronline – Puluhan pedagang se-Kabupaten Luwu Timur, Jumat (30/08/19) sekitar pukul 10.00 Wita menyerbu Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Luwu Timur. Kedatangan mereka yang dikawal puluhan personil kepolisian untuk mempertanyakan Peraturan Daerah (Perda) Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan.
Menurut Abdul Rauf, salah seorang perwakilan pedagang, Perda ini sangat menyulitkan para pedagang karena pajak 10 persen dianggap terlalu tinggi
” Selain tinggi, kami menganggap tidak ada sosialisasi terkait penggunaan alat perekam transaksi terlebih dahulu oleh pemerintah. Pula penempatan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan ASN dari dinas di setiap warung yang mengambil alih tugas kasir,” Tegasnya
Menyikapi aksi tersebut, Kepala BPKD Luwu Timur, Ramadhan Pirade mengungkapkan kalau soal pajak ini sudah diatur dalam Perda tahun 2010 lalu dan saat ini diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
” Perlu kita ketahui, pajak ini bukan dibebankan kepada para pedagang, namun melalui para pedagang bisa menjadi perpanjangan tangan bagi pemerintah untuk memungut pajak dari warga yang datang makan di warung-warung para pedagang. Dan perlu kita ketahui, bukan hanya di Luwu Timur, pajak ini berlaku secara nasional, contohnya di Palopo dan Makassar, justru pengawasan mereka lebih ketat,” Jelas Ramadhan
Sementara itu, Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam yang juga berkesempatan menemui para pedagang mengungkapkan jika sebenarnya masyarakat belum berlapang dada menerima implementasi dari Perda ini.
” Perlu kita ketahui, pajak itu bukan untuk siapa-siapa, untuk masyarakat juga. Jalan-jalan yang kita lewati setiap hari itu berasal dari pajak yang kita bayar, belum lagi sarana-sarana publik lainnya, seperti lampu jalan, bangunan-bangunan tempat pelayanan umum,bahkan ada juga bangunan yang dibuat dari pajak itu dinikmati para pedagang juga, seperti pujasera dan lain sebagainya,” Katanya
Namun demikian, pemerintah sendiri tidak akan tutup mata dengan kondisi yang dialami para pedagang
” Saya melihat memang masih 75 persen pedagang kita pendapatannya di bawah rata-rata. Nah, ini yang menjadi konsen pemerintah,” Pungkasnya (Redaksi)
Komentar ditutup.