Menu

Mode Gelap
Vale Teguhkan Komitmen Keberlanjutan di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 Vale Indonesia Gelar RUPST, Wakil Presiden Direktur Berganti Bupati Budiman Serahkan Bantuan Pupuk dan Kendaraan Dinas DPRD Lutim Terima 1 Buah ranperda Tahap II Tahun 2024 Bupati Luwu Timur Serahkan Bantuan Alsintan Tahun 2024 Bupati Luwu Timur Buka Turnamen Sepakbola Nickel Cup VIII

PALOPO · 17 Apr 2018 15:26 WITA · Waktu Baca

Cawalkot Palopo Kena Diskualifikasi ? Ini Sebabnya


					Cawalkot Palopo Kena Diskualifikasi ? Ini Sebabnya Perbesar

PALOPO,Timuronline – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Sulawesi Selatan yang sedianya akan diikuti 2(dua) Pasangan Calon (Paslon), di detik-detik akhir kemungkinan hanya akan diikuti 1 (satu) Paslon saja.

Pasalnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palopo telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang status laporan atau temuan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Palopo untuk menindaklanjuti laporan Cawalkot nomor urut 1, H.M.Judas Amir.

Surat pemberitahuan menggunakan formulir Model A.13 tertanggal 17 April 2018 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Panwas Palopo, Syafruddin Djalal.

Adapun pelanggaran yang diduga dilakukan H.M.Judas Amir yakni pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 Tantang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Adapun bunyi pasal tersebut adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6(enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Lantas, Apakah H.M.Judas Amir yang juga calon petahana bisa didiskualifikasi atas dugaan kasus tersebut ?

Dalam Undang-Undang yang sama, dalam pasal 71 ayat (5) dijelaskan dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petanaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (Redaksi)

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Diwakil Toda Sorowako, Akbar Laluasa Ambil Formulir Cawabup di Partai Gelora

30 Mei 2024 - 20:05 WITA

Partai Gelora

Akbar Laluasa Kembalikan Formulir Cawabup di PKB

30 Mei 2024 - 19:33 WITA

Akbar Laluasa

H. Syamsu Wakili Budiman Ambil Formulir di DPD Partai Gelora

29 Mei 2024 - 14:22 WITA

Partai Gelora

Sudah Dilantik, Ini Daftar 55 Nama Anggota PPK

16 Mei 2024 - 20:51 WITA

KPU Luwu Timur

KPU Lutim Tutup Pendaftaran Perseorangan Calon Bupati / Wabup Lutim

13 Mei 2024 - 18:00 WITA

kpu luwu timur
Trending di LUWU TIMUR