MAKASSAR,Timuronline – Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil/Civil Society Organization (CSO) untuk percepatan perhutanan sosial Sulawesi Selatan, Senin (12/03/18) petang mengunjungi dua media massa di Makassar. Kunjungan ke harian media cetak Fajar dan Tribun itu untuk menyosialisasikan rencana koalisi ini mendukung realisasi program perhutanan sosial di Sulawesi Selatan (Sulsel). Perwakilan koalisi dari 14 lembaga ini diterima dan berdiskusi dengan redaksi dua media tersebut.
Dalam mendorong percepatan realisasi program Perhutanan Sosial di Sulsel, koalisi ini bersinergi dengan pemerintah untuk menguatkan kapasitas para pihak. Untuk itu, alternatif yang ditawarkan koalisi ini antara lain membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial untuk Tahun 2018, penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulsel tentang Perhutanan Sosial, menjadikan isu Perhutanan Sosial sebagai salah satu isu utama dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023, serta menyusun Sistim Pengelolaan Data Base dan pemetaan komunal (masyarakat yang kehidupannya terkait langsung dengan sumber daya hutan) secara berkelanjutan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, koalisi ini melakukan lewat strategi antara lain, membangun sinergi seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan organisasi perangkat daerah (OPD), serta stakeholder terkait. Koalisi juga mendorong pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam rangka menjadikan Perhutanan Sosial sebagai isu realisasi bersama.
Koalisi juga mengharapkan pengelolaan Perhutanan Sosial yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Hal yang tak kalah penting bagi koalisi CSO ini adalah mendorong terbentuknya forum multipihak yang aktif menggagas pengelolaan Perhutanan Sosial secara demokratis. Juga mendorong pelibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Perhutanan Sosial. Koalisi juga berharap pengalokasian anggaran yang proporsional untuk percepatan pencapaian target Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan. Koalisi juga mendorong pengelolaan Perhutanan Sosial yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal.
Saat ini, koalisi juga sedang menyusun peta jalan (road map) Perhutanan Sosial di Sulsel yang akan disampaikan kepada pemerintah, lewat Dinas Kehutanan Sulsel dan Balai Perhutanan Sosial Wilayah Sulawesi.
Dalam waktu dekat, koalisi CSO ini juga berencana mengundang para calon gubernur Sulsel dalam diskusi publik tentang sejauh mana keberpihakan pada kandidat Gubernur Sulsel untuk program lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk perhutanan sosial.
Koalisi yang kini dikoordinir olah Pilar Nusantara (Pinus) ini beranggotakan 14 CSO. Selain Pinus, 13 CSO/lembaga masing-masing Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel, Sulawesi Community Foundation (SCF), Lembaga Hijau Lestari Celebes (LHLC), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan Wallacea, Konsil LSM Sulsel, Yayasan TLKM Sulawesi, JURnaL Celebes, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulsel, Yayasan Burung Indonesia Sulsel, Balang Institute, dan Sekolah Anggaran Rakyat (SAR). (Mus/Red)
