Menu

Mode Gelap
Wabup Akbar Hadiri Panen Hadiah Simpedes BRI Cabang Masamba Liga Voli Seselemba Dimulai, Camat Mangkutana : Perkuat Silaturahim PT. CLM Latih Warga Tentang Pengolahan Pupuk Kompos Pelatihan Kurikulum PT Vale: Kolaborasi untuk Pendidikan Berkualitas di Loeha Raya Sektor Pertanian Lutim Sumbang 21 Persen Pendapatan Daerah Lutim Kembali Raih WTP, Ini Harapan Ketua DPRD Luwu Timur

LUWU TIMUR · 23 Apr 2019 03:38 WITA · Waktu Baca

Jangan Ada Praktek Monopoli di Lelang Proyek


					Jangan Ada Praktek Monopoli di Lelang Proyek Perbesar

Laporan : Rd

LUWU TIMUR,Timuronline – Mewakili Bupati Luwu Timur, Sekertaris Daerah (Sekda), Bahri Suli meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

” Praktek monopoli dan semacamnya selain melanggar hukum pula hal ini dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Ini harus kita hindari demi untuk membangun daerah ka arah yang lebih maju. Saya harap melalui sosialisasi ini, kita betul-betul bisa mengikutinya dengan baik dan terpenting, kita bisa aplikasikan di lapangan,” Demikian secara tegas Bahri Suli menitip pesan kepada para ASN yang mengikuti kegiatan Sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehar yang digelar Bagian Ekbang Setdakab Luwu Timur bekerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar di Aula Kantor Bupati Lutim, Senin (22/04/19).

Sementara itu, Kakan Daerah KPPU Makassar, Aru Armando mengatakan, sosialisasi ini penting dilakukan bagi aparatur Pemkab Luwu Timur terutama yang berhubungan dengan lelang pengadaan barang dan jasa, mengingat dalam proses lelang tersebut rentan terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan praktek monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat.

Menurutnya, lembaga KPPU melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengambil kebijakan serta mengubah perilaku pelaku usaha dalam rangka mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat.

Ia mengatakan, KPPU sebagai lembaga pengawas yang ditunjuk bertugas melakukan advokasi kebijakan, penegakan hukum, merger, dan pengawasan kemitraan. Keempat tugas pokok tersebut tentunya menjadi tugas yang dijalankan oleh KPPU saat menemukan persaingan usaha tidak sehat.

“Untuk wilayah Sulsel, paling banyak kasusnya, sudah ada lima yang di tangani KPPU,” terang Armando. (Redaksi/Hms)

 

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Wabup Akbar Hadiri Panen Hadiah Simpedes BRI Cabang Masamba

27 Mei 2024 - 11:38 WITA

Bank BRI

Liga Voli Seselemba Dimulai, Camat Mangkutana : Perkuat Silaturahim

25 Mei 2024 - 11:30 WITA

Liga Voli

PT. CLM Latih Warga Tentang Pengolahan Pupuk Kompos

24 Mei 2024 - 19:05 WITA

PT. CLM

Pelatihan Kurikulum PT Vale: Kolaborasi untuk Pendidikan Berkualitas di Loeha Raya

24 Mei 2024 - 18:49 WITA

Vale Indonesia

Sektor Pertanian Lutim Sumbang 21 Persen Pendapatan Daerah

24 Mei 2024 - 18:39 WITA

Pertanian Luwu Timur
Trending di KABAR PEMDA