Menu

Mode Gelap
Lutim Kembali Raih WTP, Ini Harapan Ketua DPRD Luwu Timur Lutim Kembali Raih Opini WTP, Ini Yang ke-12 Raker MPK, Luwu Timur Targetkan Kabupaten Sangat Inovatif Ini Dua Peserta Terbaik di Diklat Kompetensi Camat dan Lurah se-Lutim Wahidin Wahid Terpilih Jadi Ketua Dekopinda Luwu Timur Melalui Musdalub Bantuan Alat Berat PT Vale Bantu Buka Akses Masyarakat Pasca Bencana di Luwu

SULSEL · 27 Jul 2018 14:18 WITA · Waktu Baca

Asisten Umum Kejakgung Raih Doktor ‘’Cumlaude’’ di Unhas


					Asisten Umum Kejakgung Raih Doktor ‘’Cumlaude’’ di Unhas Perbesar

  • Laporan  : Mda
  • Editor     : Rifal

Foto : Timuronline/Mda

MAKASSAR, Timuronline –  Muhammad Yusuf yang kini menjabat Asisten Umum Kejaksaan Agung RI, Jumat (27/7) meraih gelar doktor dengan yudisium ‘’terpuji’’ (cumlaude) di Fakultas Hukum Unhas.

Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof.Dr.Farda Pattitingi  yang memimpin sidang promosi doktor pria kelahiran Bima 17 Agustus 1964 itu menyebutkan, Dr. Muhammad Yusuf mempertahankan disertasi berjudul “Kebijakan Hukum dalam Penanganan Illegal Fishing (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia)”.

Muhammad Yusuf yang pernah menjabat Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulsel (2014) tersebut menyelesaikan pendidikan selama tujuh semester dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,95 dan menerbitkan 3 karya jurnal
internasional. Bertindak sebagai promotor ayah enam anak (istri Hj Sitti Jamilah Yusuf) dan kakek satu cucu ini adalah Prof.Dr.Abd.Razak dengan ko-promotor Prof.Dr.Muhadar dan Prof.Dr.H.M.Said Karim merangkap penguji dengan penguji lainnya Prof.Dr.M.Syukri Akib, Prof.Dr.Muhammad Ashri, Dr.Zulkifli Aspan, dan penguji eksternal dari Universitas Udayana Denpasar, Prof.Dr.Ika Setiabudi.

Muhammad Yusuf dalam disertasinya menyimpulkan, efektivitas hukum terhadap kejahatan “illegal fishing” belum efektif, meskipun telah diterapkan sanksi administratif dan sanksi pidana guna mengurangi kejahatan tersebut. Juga
belum diaturnya pembagian kewenangan yang jelas dan mekanisme kerja yang pasti, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan dalam penanganan kejahatan ‘’illegal fishing’’.

” Perlu merevisi perundang-undangan perikanan dengan menjadikan korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana ‘’illegal fishing’’ dan mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga korporasi dapat dituntut dijatuhi pidana dan tidak sebatas pengurusnya saja,” saran Muhammad Yusuf. (Redaksi)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

11 Peserta MTQ Lutim Lolos Final, Bupati Budiman Beri Semangat Langsung di Takalar

7 Mei 2024 - 22:16 WITA

MTQ Takalar

Buka Puasa Bersama KKLT Lutim, Wakil Bupati Sebut Kontribusi PT Vale Besar Dalam Pengembangan SDM

9 April 2024 - 18:34 WITA

Vale Indonesia

Pj Gubernur Sulsel Apresiasi PT Vale atas Dukungan Gerakan Sedekah Bibit dan Penghijauan

29 Maret 2024 - 20:13 WITA

Vale Indonesia

Bagikan Bingkisan ke 500 Anak Yatim dan 100 Panti Asuhan, PT Vale Dukung Program Amaliah Ramadan

19 Maret 2024 - 19:52 WITA

Vale Indonesia

Cegah Narkoba di Lingkungan Karyawan, PT Vale Teken MoU dengan BNN Sulawesi Selatan

9 Maret 2024 - 20:40 WITA

Vale Indonesia
Trending di SULSEL