LUWU TIMUR,Timuronline – Akhir-akhir ini sorotan terhadap kinerja Anggota DPRD Luwu Timur makin menguat. Selain aksi demo mempertanyakan kinerja para wakil rakyat, sorotan juga kerap kita jumpai melalui media sosial.
Terakhir masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Luwu Timur (AMLT) mempertanyakan kinerja anggota DPRD Luwu Timur dalam mengawal pembangunan.
Beberapa perwakilan yang dipimpin langsung Ketua Umum AMLT, H. Suparjo, Selasa (07/10/2025) mendatangi Kantor DPRD Luwu Timur membawa beberapa tuntutan untuk kemudian dibicarakan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP)
” Hari ini kami datang untuk meminta waktu kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD Luwu Timur untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Luwu Timur,” Ujar Suparjo
Mantan Legiaslator PDK ini menuntut kepada para anggota DPRD Luwu Timur terkait keberpihakan mereka akan pemenuhan janji politik Pemerintah Ibas – Puspa dalam menunaikan beberapa program mereka diantaranya 3 kartu sakti (Kartu Luwu Timur sehat, Kartu Lansia, Kartu Luwu Timur pintar) yang terkesan diabaikan
” Kami melihat, ini terbalik. Justru ada beberapa program yang sama sekali tak ada dalam visi misi itu lebih diutamakan ketimbang program yang ditunggu-tunggu masyarakat,” Tegasnya
Selain itu, keberadaan PT. IHIP di Luwu Timur pula dipertanyakan
” Kita tahu bagaimana kawasan industri di Malili saat ini justru diberikan kepada PT. IHIP yang semua tahu jika perusahaan ini milik asing. Padahal anak perusahaan anak lokal yang juga siap untuk membangun kawasan industri namun kemudian itu tak mendapat dukungan dari pemerintah daerah,” Katanya
Perkara lainnya, lanjut H.Suparjo, DPRD Luwu Timur tak mampu berbuat apa-apa disaat terjadi pergantian Komisaris dan Direksi PT. Luwu Timur Gemilang dengan alasan tak logis
” Kalau direksi sebelumnya bermasalah, masalahnya apa ? kan ini yang menjadi tanda tanya bagi kita semua. Jangan sampai hanya karena faktor politik saja, tentu ini yang tidak kita inginkan,” Paparnya
Kemudian soal Sarpras Sawit dan Kelompok Tani meminta untuk ditinjau kembali
” Anggota DPRD yang seharusnya mampu memjadi garda terdepan disaat terjadi kesholiman, namun memilih untuk bungkam,” Katanya lagi
” Dan masih banyak lagi permasalahan yang terjadi di daerah yang kita cintai ini. Jika ini terus kita biarkan, maka kedepan Luwu Timur tak akan maju apalagi menjadi juara. Ingat, DPRD itu wakil rakyat, bukan justru menjadi tameng pemerintah,” Pungkasnya (*)
