Terkait Ini, Pemkab Lutim Komitmen Ikuti Arahan Presiden

Rapat yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara virtual diawali dengan laporan dari Mendagri, Tito Karnavian. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan pengarahan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dalam arahannya, Presiden RI berharap agar setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dilantik memberikan kinerja terbaik, karena salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang baik. Untuk itu, jabatan ini tentunya memiliki tanggung jawab yang besar.

“Jabatan ini memiliki tanggung jawab yang besar, tentunya setiap orang harus bekerja dengan kecepatan tinggi, tidak mudah puas serta wajib melakukan pengelolaan anggaran dengan baik,” tegas Presiden RI.

Jokowi juga mengingatkan kepala daerah agar tidak terpaku pada rutinitas saja, tetapi harus ada inovasi yang berorientasi pada hasil. Intinya, kepala daerah jangan suka membaca laporan saja, harus turun langsung ke bawah agar benar-benar tahu kondisi di lapangan.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan beberapa hal terkait pemulihan kesehatan dan ekonomi di masa pandemi ini, karena saat ini pencegahan atau penanganan pasien Covid-19 terus dilakukan sehingga kasus aktif Covid-19 dapat berkurang. Untuk itu, Pemerintah daerah harus selalu melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Program vaksinasi-vaksinasi juga diharapkan terus berjalan dengan baik dan sasarannya jelas, termasuk pelayanan vaksin kepada lansia yang mulai berjalan.

Setelah Pengarahan Presiden Republik Indonesia selesai, dilanjutkan pengarahan dari Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Polhukam, Mahfud. MD, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuono serta Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid 19, Doni Monardo.

Menutup rapat koordinasi tersebut, Tito Karnavian selaku Mendagri memberi beberapa pengarahan diantaranya terkait otonomi daerah, kontrol percepatan Covid-19 di daerah, penguasaan teritorial dan demografi masyarakat, serta membangun hubungan yang baik dengan unsur Forkopimda.

“Setiap kepala dan wakil kepala daerah perlu memahami bahwa sistem Pemerintahan bergeser dari yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam Pemerintahan ini, ada otonomi daerah. Untuk itu, penting bagi setiap kepala dan wakil kepala daerah memahami pentingnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” tutup Tito.

Sementara Bupati Luwu Timur, H. Budiman menyampaikan bahwa dirinya menghadiri rakor tersebut untuk mendengarkan arahan Presiden RI, Joko Widodo, dan para Menteri.

“Seperti kita dengarkan tadi, Pak Presiden telah menyampaikan bahwa setiap Kepala Daerah yang telah dilantik memegang kehormatan dan tanggung jawab yang tinggi dan harus berani berinovasi, bukan hanya sekedar mengikuti rutinitas harian selama menjabat,” ujarnya.

“Dan yang paling penting kata Presiden, agar kepala daerah yang terpilih tidak melupakan akan pandemi Covid-19 yang ada saat ini. Kepala Daerah yang terpilih diharapkan selain harus fokus kepada pembangunan daerah juga memperhatikan pergerakan penyebaran Covid-19,” ungkapnya menambahkan.