Rapat diikuti kepala dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ada tiga sasaran birokrasi yang dibahas antara lain birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
Selain itu, delapan area birokrasi 2015-2019 meliputi manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas.
Penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara, penguatan paraturan perundang-undangan dan kualitas pelayanan publik.
Bupati Luwu Timur, Thorig Husler meminta tim percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi memantapkan koordinasi.
“Sehingga dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi dalam birokrasi di daerah,” kata Husler dalam arahannya.
Kepala Bagian Organisasi, AR Salim mengatakan pemerintah sudah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010.
Pelaksanaan reformasi nasional sudah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan road map reformasi birokrasi 2015-2019.
“Melaui PermenPAN No 10 tahun 2015, dimana dalam road map tersebut ditetapkan tiga sasaran dan delapan area birokrasi 2015-2019,” ucapnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan repormasi birokrasi di Pemkab Luwu Timur dimulai sejak tahun 2013.
