Pandangan Umum Fraksi DPRD Lutim Terhadap LPj APBD tahun 2020

Laporan : Rs

Editor : Rd

LUWU TIMUR,Timuronline – Pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPRD sebelumnya, ditanggapi Bupati Luwu Timur, H. Budiman, pada sidang Paripurna DPRD hari ini, Rabu (30/06/2021).

 
Rapat Paripurna DPRD ini dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD, H. Usman Sadik, yang dihadiri anggota DPRD, Sekda, H. Bahri Suli dan beberapa Kepala OPD baik yang mengikuti rapat secara langsung maupun secara virtual.
 
Bupati Luwu Timur, H. Budiman mengatakan, terkait upaya memaksimalkan pendapatan di semua sektor, diperlukan langkah-langkah konkret, konsisten, dan inovatif agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat mengurangi ketergantungan fiskal terhadap transfer dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi.
 
Dengan terbentuknya SKPD baru yang menangani Pendapatan Daerah, kata Budiman, akan berdampak positif dalam mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah sehingga dapat lebih menguatkan pembiayaan APBD setiap tahunnya. Hal ini sekaligus menanggapi pemandangan Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, dan Fraksi Hanura.
 
Untuk menghindari keterlambatan pengerjaan proyek fisik yang juga mendapat sorotan dari beberapa fraksi, Budiman mengusulkan agar desain proyek harus dapat dirampungkan pada APBD Perubahan, sehingga pelaksanaan proyek fisik bisa dimulai di triwulan pertama dan kualitas pekerjaan bisa lebih baik karena tidak dikerjakan dengan terburu-buru.
 
Mengenai ruang kelas belajar yang banyak mengalami kerusakan, orang nomor satu di Luwu Timur ini juga mengatakan, Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan akan melakukan perencanaan dan penganggaran dalam rangka revitalisasi dan rehabilitasi RKB dimaksud pada tahun 2022.
 
Selanjutnya, terkait Pembelajaran Tatap uka (PTM) pada Tahun Ajaran baru 2021, Budiman mengatakan, Pemerintah daerah telah melakukan persiapan–persiapan baik terkait regulasi kemudian sarana dan prasana pendukung pelaksanaan PTM satuan pendidikan telah siap untuk melaksanakan PTM tersebut dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat dan bahkan telah dilakukan simulasi PTM dan hasilnya berjalan dengan baik. (hms/ikp/kominfo)