PALOPO,Timuronline – Nasib Calon Walikota Palopo, Judas Amir pasca turunnya rekomendasi Panwaslu Palopo, kini berada di tangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Palopo.
Dalam hal ini sesuai Undang-Undang (UU) Nomor.10 Tahun 2016, Pasal 71 ayat (5), pembatalan calon kepala daerah merupakan wewenang KPU Kabupaten/Kota.
Sesuai UU tersebut, menurut Ketua Panwaslu Palopo, Syafruddin Djalal, KPUD Palopo wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut paling lambat 3 hari sejak disetor ke KPUD Palopo.
” Kami sudah setor (rekomendasi) itu ke KPUD Palopo hari ini,” Ujar Syahfruddin dihadapan beberapa awak media, Rabu (18/04/18) di Kantornya.
Menurutnya, sesuai kajian Panwaslu Palopo, telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Calon Walikota Palopo, Judas Amir.
” Nah, sanksi yang akan dikenakan tentunya pembatalan sebagai calon walikota,” Tambahnya lagi.
Syafruddin juga membantah kalau rekomendasi itu keluar tanpa melalui pleno.
” Tentunya melalui pleno,” Tutupnya.
Hanya saja, langkah Panwaslu tersebut akan mendapat hambatan. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang ditandatangani Dirjend Otonomi Daerah, Soni Sumarsono telah melayangkan Surat perihal Penjelasan Terkait Mutasi yang ditujukan juga kepada dirinya selaku Pj. Gubernur Sulsel.
Dalam surat tertanggal 18 April 2018 tersebut, menyatakan mutasi yang dilakukan Judas Amir sewaktu dirinya masih Walikota Palopo, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena hanya menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dan bukan pejabat definitif.
Lantas, bagaimana ending dari permasalahan ini, kita lihat perkembangannya. (Redaksi)
