Komisi II Minta Pemerintah Perhatikan Pengembangan Pariwisata di Tiga Wilayah

Laporan : Rd 

LUWU TIMUR,Timuronline – Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, H.Munir Razak meminta kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Budparmudora) agar ditahun 2019 ini, pembangunan sektor pariwisata lebih difokuskan kepada wilayah Nuha, Wasuponda dan Towuti.

” Kita sudah buat RJP (Rencana Jangka Panjang) sektor kepariwisataan ini untuk menjadikan Luwu Timur tujuan wisata. Itu juga sesuai grand desain yang kerjasamakan dengan Universitas Udhayana beberapa waktu lalu,” Ungkap H.Munir

Menurutnya, jika ini bisa dimaksimalkan, bukan tidak mungkin tahun-tahun mendatang, Luwu Timur menjadi salah satu wilayah di Sulsel bahkan di Indonesia sekalipun tujuan wisatawan.

” Disana ada Danau Matano didalamanya ada Pantai Ide yang sudah cukup terkenal dan juga objek wisata Mata air Bura-bura yang memiliki kisah dan cerita tersendiri. Sekitar 50 km jalan darat, ada lagi Danau Towuti di Kecamatan Towuti yang pemandangannya begitu menabjubkan, kemudian ada di Wasuponda, permandian alam namanya Air Terjun Matabuntu. Ini semua perlu pembenahan. Sekarang saja dengan kondisi yang belum terlalu baik, wisatawan sudah banyak, apalagi kalau kita sudah benahi. Tidak terfikir, betapa berpengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat khususnya yang ada di sekitar objek wisata,” Terangnya, Jumat (15/02/19)

Menjawab hal tersebut, H.Hamirs Darwis selaku Kadis Budparmudora, sepakat dengan masukan anggota dewan dari Partai Hanura tersebut.

” Sejak tahun 2017, kita memang sudah mulai melakukan pembenahan bukan hanya di 3 wilayah tersebut melainkan seluruh objek wisata yang ada di Luwu Timur. Nah, khusus untuk 3 daerah ini, di objek wisata Mata Air Bura-bura contohnya, kita sementara benahi. Disana itu, perwajahannya sudah sangat berubah. Kemudian di danau towuti, kita juga sudah siapkan master plan, tidak kita eksekusi saja. Pun demikian dengan objek wisata Air Terjun Matabuntu,” Terannya

Hanya saja, kata Hamris, pemerintah belum bisa menyentuh dan berbuat banyak terkait soal objek wisata Danau matano khususnya Pantai Ide.

” Ini yang masih menjadi permasalahan, dimana lahan di lokasi Pantai Ide itu masih milik PT.Inco, sehingga jika pemerintah turun tangan, pasti akan menimbulkan masalah. Kami sudah beberapa berkoordinasi dengan PT.Vale sebagai pemilik sebagian besar saham PT.Inco. Nah, kalau ini sudah dihibahkan ke pemerintah, wah, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak berbuat maksimal,” Ungkapnya

Pula lanjutnya, permasalahan klasik yakni keberadaan Bandara PT.Vale Indonesia yang hingga kini terkait status komersialisasi bandara belum jua mendapat titik terang.

” Salah satu akses untuk para wisatawan berwisata di Sorowako itu yah bandaranya. Kan kita tahu, perjalanan dengan darat menuju wilayah sorowako itu, lumayan jauh. Orang yg dari Makassar saja, kalau ke Sorowako butuh waktu 12-13 jam perjalanan, nah, bagi yang ingin berwisata, pasti itu melelahkan. Sedangkan perjalanan udara hanya membutuhkan waktu 45 menit saja,” Pungkasnya. (Redaksi)