Menu

Mode Gelap
Hilirisasi Pertanian dan Perkebunan Jadi Program Unggulan Budiman-Akbar untuk Meningkatkan Ekonomi Luwu Timur Staf Ahli Ekonomi Luwu Timu Sambut Baik FGD PT. Vale Indonesia Komitmen PT Vale dalam Rekrutmen Inklusif: Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat untuk Transparansi dan Keadilan Sinergitas Bawaslu dan Pemda Luwu Timur Perkuat Pengawasan Pilkada 2024 Akbar Andi Leluasa Buka Relasi Offline Mobile Legend Luwu Timur Janji Tanpa Perhitungan dan Drama Kesedihan Bukan Solusi untuk Luwu Timur

LUWU TIMUR · 2 Sep 2019 07:52 WITA

Kadis dan Sekdis Kominfo Lutim “Tak Bertuan”, Juga Beberapa OPD Lainnya

Perbesar

Laporan : Rd

LUWU TIMUR,Timuronline – Setelah hanya dijabat oleh seorang Pelaksana Tugas (PlT) cukup lama dan hingga kini, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Luwu Timur kembali tak memiliki pejabat definitif yang menduduki jabatan sebagai Sekertaris Dinas (Sekdis), setelah per tanggal 1 September 2019 kemarin,  Sekdis Kominfo sebelumnya, Amran Aminuddin pindah tugas ke Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

” Info (pindah tugas) Pak Amran memang sudah sebulan lalu, dan pemerintah Luwu Timur telah mengeluarkan rekomendasi ke pemerintah propinsi. Hanya saja hingga hari ini, saya belum menerima SK dari propinsi perihal tindak lanjut permohonan pindah tugas tersebut,” Ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur, Kamal Rasyid, Senin (02/09/19)

Dengan lowongnya jabatan Sekdis Kominfo ini menambah catatan panjang jabatan eselen II dan III di Kabupaten Luwu Timur lowong serta hanya diduduki oleh seorang Pelaksana tugas.

Selaian Dinas Kominfo, Organisasi Perangkat daerah (OPD) seperti Dinas PU-PR, Dinas Dukcapil, Inspektorat, Asisten II dan jabatan Staf Ahli hanya dijabat seorang pelaksana tugas. Padahal kita tahu bersama, beberapa tahun sebelumnya, proses lelang dibeberapa OPD tersebut sudah selesai

” Kalau soal mutasi, pihak kami kapanpun siap. Hanya saja, waktunya kapan, itu bukan wewenang kami untuk menentukan, itu  bupati punya hak,” Kata Kamal

Kosongnya beberapa pejabat definitif di beberapa OPD, tentu berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kita tahu, berbicara soal kewenangan, tentunya pejabat definitif berbeda dengan seorang pelaksana tugas. Apalagi sampai jabatan di sebuah OPD lowong.

Sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Plt merupakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin yang merupakan salah satu bentuk mandat, maka Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pasa aspek organsasi, kepegawaian dan alokasi anggaran. (Redaksi)

 

 

Artikel ini telah dibaca 2 kali

Penulis

Lainnya

Hilirisasi Pertanian dan Perkebunan Jadi Program Unggulan Budiman-Akbar untuk Meningkatkan Ekonomi Luwu Timur

7 Oktober 2024 - 11:01 WITA

Staf Ahli Ekonomi Luwu Timu Sambut Baik FGD PT. Vale Indonesia

5 Oktober 2024 - 18:05 WITA

Sinergitas Bawaslu dan Pemda Luwu Timur Perkuat Pengawasan Pilkada 2024

5 Oktober 2024 - 17:41 WITA

Akbar Andi Leluasa Buka Relasi Offline Mobile Legend Luwu Timur

5 Oktober 2024 - 17:35 WITA

Janji Tanpa Perhitungan dan Drama Kesedihan Bukan Solusi untuk Luwu Timur

5 Oktober 2024 - 17:18 WITA

Ibriansyah Irawan: Kawasan Industri Luwu Timur Program Unggulan Budiman-Akbar Tingkatkan Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan, Asal Dikelola dengan Baik

5 Oktober 2024 - 17:15 WITA

Tim Budiman-Akbar Mantapkan Barisan di Tomoni, Dua Anggota DPRD Beri Jaminan

5 Oktober 2024 - 17:08 WITA

Trending di LUWU TIMUR
Exit mobile version