MAKASSAR,Timuronline – Puluhan Mahasiswa asal Luwu Timur yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Timur (Ipma Lutim) melakukan aksi damai di Fly Over Kota Makassar.
Aksi yang bertetapan dengan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur ke-15 tersebut, menuntut beberapa poin kepada pemerintah antara lain realisasi soal listrik di 5 desa terpencil di kecamatan Towuti, mewujudkan pemerataan pembangunan kesejaterahan masyarakat, meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mendesak PT. VALE untuk mengutamakan tenaga kerja lokal dalam rekruitmen tenaga kerja dan transparansi CSR. Untuk hal kualitas pendidikan, Dinas Pendidikan segera menuntaskan penyaluran beasiswa, serta tingkatkan pengawasan kinerja PNS atau guru.
Kemudian juga, mendesak pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan rumah adat wotu di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu.
” Menurut analisa kami sebagai generasi pelanjut masih banyak tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan budaya,” Kata Ketua Umum Ipma Lutim, Rezha Dingrah, Kamis (03/05/18)
Unjuk rasa berjalan dengan damai dan tertib. Setelah massa menyampaikan orasinya di fly over mereka bergeser untuk melakukan aksi ke titik selanjutnya di DPRD Provinsi Sulsel. Dalam aksinya setelah orasi penyampaian tuntutan, massa berdiskusi di ruang aspirasi. Beberapa tuntutan yang diajukan akan segera ditindaklanjuti oleh pihak DPRD Sulsel.
Dikutip dari Lutimterkini.com, menjawab tuntutan tersebut, Bupati Luwu Timur, H.M.Thorig Husler mengatakan masukan dan kritikan yang disampaikan salah satunya melalui aksi demonstrasi terhadap pemerintah adalah sesuatu yang demokratis dan memang diperlukan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan.
” Soal listrik ke wilayah yang dimaksud, kami pemerintah tak hentinya melakukan koordsinasi dengan pihak PLN, namun kendalanya sekarang soal kawasan hutan lindung. Untuk soal beasiswa, itu sudah tersalur sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Kalaupun masih ada yang dianggap kurang maksimal, kita akan terus memperbaikinya,” Terang Husler
Soal rekruitmen tenaga kerja lokal baik itu oleh PT.Vale Indonesia maupun kontraktor, pemerintah kata Husler, tak pernah ketinggalan untuk selalu memberi masukan agar tenaga kerja lokal diutamakan.
” Setiap kali ada penerimaan tenaga kerja, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja selalu hadir untuk menjembatani tenaga kerja lokal kita,” Tambahnya
Terakhir kata Husler, untuk soal rumah adat di Wotu, pemerintah telah menganggarkan dana untuk pembangunannya namun terkendala faktor teknis yaitu adanya pro dan kontra pada elemen masyarakat di Wotu itu sendiri. (Redaksi)
