Menu

Mode Gelap
Sufriaty Budiman Buka Acara Tabligh Akbar dan Konsultasi Syariah Bupati Budiman Hadiri Pengesahan Warga Baru PSHT Lutim 278 Pemuda Asal Lutim Akan ke Morowali Hadiri PRPG Ramah Tamah Dengan Kajari Baru, Budiman : Kami Terbuka Demi Kemajuan Daerah ini Rembuk Stunting di Desa Pattengko, Fokus Penguatan Posyandu Remaja Ketua dan Anggota DPRD Lutim Kunker Dua Kementerian, Perjuangkan Nasib Disabilitas

SULSEL · 14 Mar 2018 15:05 WITA · Waktu Baca

Gubernur Minta Percepat SK Pokja Perhutanan Sosial


					Gubernur Minta Percepat SK Pokja Perhutanan Sosial Perbesar

MAKASSAR,Timuronline – Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk mempercepat SK Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan. Gubernur menyampaikan hal ini saat menerima audiensi perwakilan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil/CSO Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan, Rabu (14/03/18) di Kantor Gubernur Sulsel.

” Koalisi dan Dinas kehutanan supaya segera menyusun SK Pokja, dan saya tandatangani. Jangan terlalu lama,” kata Syahrul.

Menurut Koordinator Kolisi, Syamsuddin Awing, setelah SK Pokja ditandatangani, Pokja akan melaksanakan lokakarya membahas draf peta jalan (road map) perhutanan sosial Sulawesi Selatan, kemudian akan menyusun draf peraturan gubernur (pergub) tentang percepatan perhutanan sosial di Sulawesi Selatan. Pokja Perhutanan Sosial merupakan kelompok kerja multipihak di antaranya dari instansi pemerintah, LSM/CSO, akademisi.

Gubernur meminta Pokja sebelumnya, tidak perlu dibubarkan, tetapi diperkuat dalam pokja baru yang benar-benar melibatkan peran multipihak, agar efektif dan efisien mempercepat realisasi program perhutanan sosial.

Syahrul meminta dalam SK Pokja tersebut mencakup lima hal penting. Pertama, koordinasi kelembagaan yang ada dalam pokja dalam berupa desk-desk, serta kemitraan terbuka dengan parapihak. Kedua, agenda strategis pokja dalam mempercepat realisasi perhutanan sosial. Ketiga, pengendalian operasional bersama agar masyarakat maupun pihak-pihak terkait dalam perhutanan sosial, benar-benar patuh pada regulasi atau aturan yang mengatur pemanfaatan hutan. Keempat, alokasi anggaran atau budgeting program. Kemudian kelima, Syahrul meminta ada agenda aksi yang dilaksanakan bersama.

Koalisi CSO Perhutanan Sosial terdiri atas 14 lembaga masing-masing; Pilar Nusantara (Pinus) Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Selatan, Sulawesi Community Foundation (SCF), Lembaga Hijau Lestari Celebes (LHLC), Walhi Sulawesi Selatan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan, Perkumpulan Wallacea, Konsil LSM Sulawesi Selatan, Yayasan TLKM Sulawesi, JURnaL Celebes, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan, Burung Indonesia, Balang Institute, dan Sekolah Anggaran Rakyat (SAR).

Saat ini, koalisi juga sedang menyusun peta jalan (road map) Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan yang akan disampaikan kepada pemerintah, lewat Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan dan Balai Perhutanan Sosial Wilayah Sulawesi.

Saat menerima perwakilan koalisi, Gubernur Sulsel didampingi beberapa pejabat di antaranya Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, Muh. Tamzil dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sulkaf S. Latief. (mus/red)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

11 Peserta MTQ Lutim Lolos Final, Bupati Budiman Beri Semangat Langsung di Takalar

7 Mei 2024 - 22:16 WITA

MTQ Takalar

Buka Puasa Bersama KKLT Lutim, Wakil Bupati Sebut Kontribusi PT Vale Besar Dalam Pengembangan SDM

9 April 2024 - 18:34 WITA

Vale Indonesia

Pj Gubernur Sulsel Apresiasi PT Vale atas Dukungan Gerakan Sedekah Bibit dan Penghijauan

29 Maret 2024 - 20:13 WITA

Vale Indonesia

Bagikan Bingkisan ke 500 Anak Yatim dan 100 Panti Asuhan, PT Vale Dukung Program Amaliah Ramadan

19 Maret 2024 - 19:52 WITA

Vale Indonesia

Cegah Narkoba di Lingkungan Karyawan, PT Vale Teken MoU dengan BNN Sulawesi Selatan

9 Maret 2024 - 20:40 WITA

Vale Indonesia
Trending di SULSEL