MAKASSAR,Timuronline – Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk mempercepat SK Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan. Gubernur menyampaikan hal ini saat menerima audiensi perwakilan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil/CSO Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan, Rabu (14/03/18) di Kantor Gubernur Sulsel.
” Koalisi dan Dinas kehutanan supaya segera menyusun SK Pokja, dan saya tandatangani. Jangan terlalu lama,” kata Syahrul.
Menurut Koordinator Kolisi, Syamsuddin Awing, setelah SK Pokja ditandatangani, Pokja akan melaksanakan lokakarya membahas draf peta jalan (road map) perhutanan sosial Sulawesi Selatan, kemudian akan menyusun draf peraturan gubernur (pergub) tentang percepatan perhutanan sosial di Sulawesi Selatan. Pokja Perhutanan Sosial merupakan kelompok kerja multipihak di antaranya dari instansi pemerintah, LSM/CSO, akademisi.
Gubernur meminta Pokja sebelumnya, tidak perlu dibubarkan, tetapi diperkuat dalam pokja baru yang benar-benar melibatkan peran multipihak, agar efektif dan efisien mempercepat realisasi program perhutanan sosial.
Syahrul meminta dalam SK Pokja tersebut mencakup lima hal penting. Pertama, koordinasi kelembagaan yang ada dalam pokja dalam berupa desk-desk, serta kemitraan terbuka dengan parapihak. Kedua, agenda strategis pokja dalam mempercepat realisasi perhutanan sosial. Ketiga, pengendalian operasional bersama agar masyarakat maupun pihak-pihak terkait dalam perhutanan sosial, benar-benar patuh pada regulasi atau aturan yang mengatur pemanfaatan hutan. Keempat, alokasi anggaran atau budgeting program. Kemudian kelima, Syahrul meminta ada agenda aksi yang dilaksanakan bersama.
Koalisi CSO Perhutanan Sosial terdiri atas 14 lembaga masing-masing; Pilar Nusantara (Pinus) Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Selatan, Sulawesi Community Foundation (SCF), Lembaga Hijau Lestari Celebes (LHLC), Walhi Sulawesi Selatan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan, Perkumpulan Wallacea, Konsil LSM Sulawesi Selatan, Yayasan TLKM Sulawesi, JURnaL Celebes, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan, Burung Indonesia, Balang Institute, dan Sekolah Anggaran Rakyat (SAR).
Saat ini, koalisi juga sedang menyusun peta jalan (road map) Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan yang akan disampaikan kepada pemerintah, lewat Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan dan Balai Perhutanan Sosial Wilayah Sulawesi.
Saat menerima perwakilan koalisi, Gubernur Sulsel didampingi beberapa pejabat di antaranya Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, Muh. Tamzil dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sulkaf S. Latief. (mus/red)
