Bahas Pengangkatan Direktur Utama, Jayadi Nas Ikuti RUPS-LB PT Bank Sulselbar

Laporan : Rs

Editor     : Rd

LUWU TIMURE,Timuronline – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Luwu Timur, Jayadi Nas, bersama para Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) selaku pemegang saham PT. Bank Sulselbar mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2020 yang berlangsung di Phinisi Ballroom Claro Hotel Makassar, Rabu (02/12/2020).

RUPS-LB PT. Bank Sulselbar itu juga dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, Komisaris Utama, Abdul Hayat Gani yang juga menjabat Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, dan Plt. Direktur Utama PT. Bank Sulselbar, Amri Mauraga.
 
Rapat dimulai sekitar pukul 10 pagi dan selesai sekitar pukul 11.30 Wita. Meski berlangsung tertutup, rapat itu diketahui membahas beberapa agenda yakni perubahan anggaran dasar PT. Bank Sulselbar, kapitalisasi dan pengesahan saham, pengangkatan dan penetapan direksi, pengesahan penyempurnaan sistem dan prosedur pemilihan pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi PT. Bank Sulselbar serta penetapan remunerasi terhadap direksi yang rangkap jabatan.
 
Ditemui usai rapat, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, salah satu agenda yang dibahas berkaitan dengan pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Sulselbar. Pasalnya hingga saat ini Direktur Utama PT. Bank Sulselbar masih berstatus pelaksana tugas atau Plt.
 
Namun Nurdin juga mengatakan bahwa, calon yang ada masih harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum di tetapkan menjadi Direktur Utama.
 
” Calonnya masih harus mengikuti fit and proper test sebelum ditetapkan,” katanya singkat.
 
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga kembali berencana akan melakukan penyertaan modal sebesar Rp. 30 miliar kepada PT. Bank Sulselbar secara bertahap. Pasalnya, penambahan penyertaan modal ini dilakukan untuk memperkuat struktur pemodalan pada PT. Bank Sulselbar agar mampu meningkatkan kapasitas usaha, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah. (hms/ikp/kominfo)