MAKASSAR,Timuronline – Bertempat di Hotel Swiss-Belinn Makassar, beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) kabupaten Luwu Timur melakukan Bimbangan Tehnis (Bimtek).
Bimtek Anggota DPRD Luwu Timur ini dilakukan selama 5 hari terhitung dari 1 hingga 5 Maret 2018. Bimtek ini juga terlaksana atas kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan DPRD Luwu Timur (Lutim).
Tema bimtek kali ini adalah optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Pengawasan APBD. Para Wakil rakyat dibekali berbagai hal sehubungan tugas-tugas kedewanan sehari hari dalam mengembang amanah rakyat termasuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) anggota DPRD.
Dalam acara bimtek yang berlangsung di Room Emerald Hotel Swiss Belinn Panakukang Makassar itu, para wakil rakyat dibekali berbagai materi seperti sistem perencanaan , Propemperda , tata cara penyusunan Raperda dari DPRD, bentuk pembahasan anggaran yang disesuaikan dengan aturan, tata cara menyusun pokok-pokok pikiran anggota DPRD termasuk evaluasi kerja BUPATI dan pencerahan dan penerapan model pembahasan anggaran pokok dan perubahan serta hasil evaluasi dan tindak lanjut maupun rencana strategis lainnya.
Penyelenggara Bimtek kali ini menghadirkan pemateri yang handal diantaranya pemateri dari kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kementerian keuangan (Kemenkeu), Asintel Kajati Sulsel dan berbagai narasumber dari Pemerintah Provinsi Sulsel yang ikut memberikan bimbingan tehnis bagi anggota DPRD Luwu Timur.
Dalam bimtek itu juga anggota DPRD Lutim dibekali penjabaran dan pelaksanaan dasar hukum penyusunan KUA-PPAS sebelum dilaksanakan pada pembahasan tingkat lanjutan di bahagian anggaran maupun pada komisi komisi yang ada Di DPRD sebelum penetapan anggaran ataupun persetujuan bersama..
Salah seorang Anggota DPRD Sarkawi Hamid yang ditemui pewarta Timuronline, mengharapkan bahwa hasil bimtek anggata DPRD Lutim kali semoga menjadi acuan kerja dengan tepat sasaran tanpa lagi menimbulkan perdebatan yang panjang saat melakukan berbagai bentuk pembahasan di DPRD.
” Apalagi saat ini berbagai peraturan maupun perundang undangan yang baru sehingga acuan kerja kita di DPRD selalu menimbulkan persepsi yang berbeda. Dengan Bimtek ini juga sudah ada patron dan acuan kerja untuk dilaksanakan, baik pengawasan maupun model penyusunan anggaran termasuk penetapan sebelum untuk melahirkan persetujuan bersama,” Kunci Sarkawi, Sabtu (03/03/18). (Redaksi)
